Berita  

Disperkim Jepara Bantu 979 Unit RTLH di Tahun 2026.

Jepara – lintastribun.id
Bupati Jepara melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Kabupaten Jepara terus berupaya dalam program Maju, Unggul, Lestari dan Religius (MULUS) guna memberikan yang terbaik untuk masyarakat Jepara, terutama bagi masyarakat yang belum mempunyai rumah layak.

Melalui bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) baik dari pemkab Jepara, Pemerintah Pusat, Provinsi, BAZNAS, dan Pokok Pikiran (Pokir) anggota legislatif DPRD Provinsi Jawa tengah serta CSR, Pemkab Jepara melalui Disperkim di tahun 2026 menggelontorkan setara Rp. 20 Milyar dengan jumlah bantuan unit RTLH sebanyak 979.

Moh. Eko Uddyono S.IP., MH Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Jepara mengungkapkan keinginan Bupati agar masyarakat jepara dapat mempunyai rumah layak.

” Pesan Bupati, Salah satu hal terpenting bagi masyarakat adalah rumah. Setidaknya paling tidak dengan rumah tersebut masyarakat merasa nyaman,” terang Eko diruang kerjanya, Jumat (24/7/26)

Ia menjelaskan, di Semester pertama tahun 2026, tahapan – tahapan sudah diberikan kepada masyarakat, bukan saja dalam bentuk RTLH, tapi juga diberikan kepada masyarakat yang terkena bencana seperti angin puting beliung, rumah roboh, selain itu Pemkab Jepara memberikan bantuan MCK.

“Banyak diluar prediksi, namun Bupati mencari dana bantuan CSR berusaha untuk mewadahi kebutuhan masyarakat,” ucap Eko.

Menurut Eko, dengan bantuan Rp. 25-20 juta Disperkim Jepara harus menyesuaikan dengan ukuran rumahnya. Jika tidak ada bantuan swadaya, memang agak berat, Tapi tugas kami tetap membantu. Dengan menyesuaikan dengan keuangan yang ada, terpenting mereka bisa menempati rumah secara layak.

Ia menekankan bantuan nantinya akan di survey, dan melihat apakah ada bantuan swadaya dari masyarakat, atau bantuan dari para tetangga. Jika memang benar benar dia itu tidak mampu, kami prioritaskan di Desil 1 dan Desil 2.

“Kami tetap berharap 900 unit bantuan RTLH agar ada peningkatan kualitas dan ada pembangunan baru, sangat membutuhkan anggaran swadaya dari masyarakat,” imbuh Eko.
(ANA TRIANA)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *