KUDUS, JATENG, LintasTribun-–- Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan mendatangi rumah korban bentrokan yang diduga melibatkan kelompok penagih utang atau debt collector (DC) di Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Rabu (14/10/2026).
Dalam keterangannya, Kapolda menegaskan bahwa kepolisian akan menindak tegas segala bentuk aksi premanisme yang dilakukan dengan dalih penagihan utang, terlebih jika disertai kekerasan dan tindakan melawan hukum.
Peristiwa tersebut diduga bermula dari persoalan utang-piutang. Namun, dalam pelaksanaannya, kelompok yang datang ke lokasi disebut melakukan sejumlah tindakan kekerasan terhadap korban dan keluarganya.
”Yang saya maksud premanisme adalah memaksakan kehendak mereka untuk meminta semacam utang itu dibayarkan. Tetapi pada pelaksanaannya mereka melakukan aksi-aksi di antaranya adalah memukul, kemudian mengambil senjata, kemudian merusak barang, termasuk menganiaya beberapa orang, antara lain keluarga daripada korban,” ujar Roy.
Kapolda menyampaikan, polisi telah menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Mereka terdiri atas pihak yang diduga menggunakan jasa penagihan, penghubung, serta orang-orang yang datang bersama-sama ke lokasi kejadian.
Dalam keterangannya, Roy menyebut terdapat tiga orang yang masuk dalam kelompok pengguna jasa. Sementara itu, polisi juga telah menetapkan 21 orang yang datang ke lokasi sebagai tersangka.
Penyidik selanjutnya akan meminta keterangan dari PT Jawara Mandiri Solution, perusahaan yang disebut berkaitan dengan jasa penagihan tersebut. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami mekanisme penggunaan jasa, pihak yang terlibat, serta pertanggungjawaban perusahaan.
”Karena mereka menggunakan jasa online, nanti kita minta pertanggungjawaban dengan menggunakan orang-orang yang datang ke sini dulu,” katanya.
Diduga Dimobilisasi dari Yogyakarta
Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara terhadap sejumlah tersangka, kelompok tersebut diduga tidak hanya beraksi di wilayah Jawa Tengah, tetapi juga di Yogyakarta.
Roy mengatakan, para anggota kelompok yang datang ke Kudus diketahui berasal dari Yogyakarta. Polisi juga mendalami dugaan adanya pemimpin kelompok yang berasal dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
Menurut Roy, pengerahan orang-orang tersebut diduga berkaitan dengan penggunaan jasa penagihan melalui platform daring.
Ia mengungkapkan, terdapat dugaan pemberian komisi kepada orang-orang yang dikerahkan untuk melakukan penagihan. Besarannya disebut mencapai 50 persen dari pihak penyedia jasa, di luar pembayaran yang diduga berasal dari pemilik piutang.
”Belum lagi termasuk dari yang mempunyai piutang, bahkan nilainya Rp500 ribu sampai Rp 1 juta terhadap orang-orang yang digerakkan untuk meminta yang dalam tanda kutip utang tersebut,” ungkapnya.
Polisi masih mendalami mekanisme pembayaran dan peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut.
Tujuh Mobil Disita, Polisi Dalami Dugaan Aksi Lain
Dalam penanganan perkara ini, polisi turut menyita tujuh kendaraan. Kapolda menyebut kendaraan tersebut mencakup mobil yang digunakan oleh para terduga pelaku serta kendaraan lain yang diduga berkaitan dengan peristiwa sebelumnya.
Temuan itu kini menjadi bagian dari pendalaman penyidik untuk menelusuri kemungkinan keterkaitan kelompok tersebut dengan kejadian lain.
Kapolda belum merinci lebih jauh lokasi maupun kronologi peristiwa terdahulu yang dimaksud. Polisi masih melakukan pemeriksaan untuk memastikan hubungan barang bukti tersebut dengan perkara yang sedang ditangani.
Dijerat Sejumlah Pasal
Roy menjelaskan, para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal terkait dugaan kekerasan bersama-sama, pemaksaan kehendak, memasuki pekarangan tanpa izin, serta dugaan penganiayaan.
Pasal yang disebut dalam keterangannya antara lain Pasal 262, Pasal 448, Pasal 257, dan Pasal 466.
Penerapan
Penerapan pasal tersebut berkaitan dengan dugaan tindakan yang dilakukan para tersangka dalam proses penagihan utang. Pembuktian lebih lanjut tetap menjadi bagian dari proses penyidikan.
Kapolda juga mengingatkan masyarakat agar tidak takut melaporkan dugaan aksi premanisme kepada kepolisian.
”Jangan pernah takut untuk melakukan atau melaporkan kepada setiap aksi premanisme yang dilakukan kelompok-kelompok tertentu,” tegasnya.
Ia menambahkan, kepolisian akan menindak pihak mana pun yang menggunakan dalih penagihan utang maupun organisasi tertentu untuk memaksakan kehendak dengan cara melawan hukum.kta akan tindak tegas,” tandas Roy.( SR)
